DIPOSTING OLEH
Agustianto
PADA November 2, 2008
| No Comments »
Kategori
- Aktivitas Seminar (4)
- Ayat dan Hadits Ekonomi (5)
- Bank Syariah (35)
- Ekonomi Islam (51)
- Etika Bisnis (5)
- Fatwa Ekonomi Syariah (3)
- Fiqh Muamalah Maliyah (10)
- Gallery (2)
- Hukum Bisnis Islam (6)
- Liputan Media (30)
- LKS Non-Bank (9)
- Momentum Hari Besar Islam (6)
- Pendidikan (7)
- Riba (12)
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (3)
- Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan (8)
- Zakat dan Waqaf (10)
- Galeri Foto Kegiatan Agustianto
- Downloads (81)
Book
Recent Entries
- Sukuk Daerah Dapat Menjadi Solusi
- Hijrah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Refleksi Tahun Baru Islam 1430 Hijriyah)
- DPS dan Manajemen Risiko Bank Syariah
- Kurban Memberdayakan Rakyat
- Contoh Soal Fiqh Muamalah
Recent Comments
- Agustianto on Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global - Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian 3)
- DTR on Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global - Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian 3)
- Agustianto on Hijrah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Refleksi Tahun Baru Islam 1430 Hijriyah)
- Agustianto on Hijrah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Refleksi Tahun Baru Islam 1430 Hijriyah)
- Agustianto on Pandangan Islam tentang Kerja dan Produktifitas
- Agustianto on DPS dan Manajemen Risiko Bank Syariah
- adhi ariea on DPS dan Manajemen Risiko Bank Syariah
Archives
Blog Network Niriah
- Hifni Ali Fahmi : Membidik Spiritualis Muda
- Jamil Azzaini : Sambut 2009 dengan rumus SUKSESMULIA
Just another WordPress weblog
Eksekusi Putusan Arbitrase : Wewenang Peradilan Agama
Sumber : Hukumonline.com
Kamis, 06 November 2008
Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan.
Teka teki pengadilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah terjawab sudah. Mahkamah Agung memberi kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama (PA). Penunjukan PA bukan tanpa dasar. Sesuai UU No. 7 Tahun 1989 […]
Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syari’ah
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dll. Menurut data Bank Indonesia (Mei 2005), jumlah nasabah /deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang, sedangkan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000an orang. Data […]
Merumuskan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
Dengan disahkanya Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang absolut lembaga Peradilan Agama. Sebelumnya, wewenang ini menjadi wewenang Peradilan Umum, jika tidak diselesaikan di lembaga arbitrase.Pada pasal 49 point i UU No 3/2006 disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas […]
Ledakan Legislasi Ekonomi Syari’ah
Pengertian legislasi nasional, adalah pembuatan sesuatu aturan atau norma menjadi undang-undang secara nasional sehingga menjadi hukum positif, atau bisa juga dirumuskan dengan ”pengundangan hukum normatif menjadi hukum positif”. Istilah legislasi dalam bahasa arab disebut dengan taqnin, bentuk masdar dari qanun. Qanun arinya Undang-Undang, sedangkan taqnin artinya pengundangan atau pembuatan Undang-Undang. Materi hukum Islam yang terdapat […]
Politik Hukum Ekonomi Syari’ah
Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dsb. Akan tetapi meskipun […]
Copyright © 2008. Agustianto. All Rights Reserved |
Powered by Virtual Consulting | WordPress support
