Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat dan Iqtishad Consulting bekerjasama menyelenggarakan Training and Workshop Fiqh Muamalah Kontemporer for Islamic Banking and Finance. Kegiatan ini didukung oleh, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dan Islamic Banking (iB).

Iqtishod Consulting dan MES Pusat telah berhasil melaksanakan Training sebanyak 3 Angkatan dengan sukses secara berturut-turut, akabat dari membludaknya peserta.  Peserta yang telah mengikuti Training Eksekutif ini antara lain berasal dari  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah,  Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sumut Syariah, Pegadaian Syariah, Departemen Keuangan, Bapepam LK,  Dosen Pascasarjan FH UI,  Pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia, Notaris/ PPAT, dan para Doktor Syariah dari  UIN/IAIN,  Universitas Az-Zahra, PT.Sarana Multi Finance Griya, dll.

Untuk Angkatan IV, yang akan digelar di Jakarta, 12 – 13 Februari 2010, hampir penuh, hanya tersisa beberapa orang lagi. Peserta yang sudah datar berasal dari BCA Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, PNM, Dosen Unpad Bandung, UI, Semarang, dll. Juga BII Syariah (tentatif)

Bagi anda pejabat dan praktisi bank syariah dan LKS,  Notaris, dosen, mahasiswa pascasarjana, hakim agama, notaris, pengacara yang ingin memahami produk, kontrak dan fitur-fitur terbaru lembaga perbankan dan Lembaga keuangan syariah, harus mengikuti training ini. Training ini akan memberikan pemahaman kepada anda dalam melakukan inovasi produk perbankan dan keuangan syariah, aplikasi dan tinjauan hukum syariah dan perspektif yang komprehensif

TUJUAN:
1.    Melahirkan direksi, kepala divisi dan officer bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang memahami fitur dan  kontrak – kontrak syariah kontemporer, filosofi dan inovasi produk secara syariah.
2.     Melahirkan DPS dan calon DPS yang berkualitas dan berkompeten di bank  dan LKS.
3.     Melahirkan notaris syariah  yang  memahami kontrak-kontrak kontemporer  di dunia perbankan dan keuangan syariah.
4.     Melahirkan konsultan bisnis syariah yang menguasai issue-issue fiqh muamalah dan finance kontemporer.
5.     Untuk melahirkan dosen fiqh muamalah yang memahami aplikasi design akad
kontemporer di perbankan dan lembaga keuangan syariah Kontemporer di perbankan dan lembaga keuangan  syariah.
6.   Mencetak dosen ekonomi Islam (mikro, makro) yang memahami fiqh muamalah dan ushul fiqh.

SASARAN PESERTA :
Officer Bank Syariah, Direksi/Ka.Divisi  Bank,  dan LKS, Notaris. Hakim, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pejabat Depkeu,Dosen hukum dan ekonomi Islam,  Mahasiswa S3 dan S2 Syari’ah dan Ekonomi Islam, Direktur  BPRS/ BMT, pengacara,  Staf Legal Corporate, Calon Dewan Pengawas Syariah, dll.

Materi Training dan workshop :

Hari ke-I :
1. Evolusi Akad dalam Sejarah Fiqh  Islam.

2. Aplikasi enam design multi akad (hybrid.contract), pada pembiayaan take over.
3. Enam model pembiayaan syirkah mutanaqishah untuk property dan konsumsi.
4. Penerapan multi akad (al-‘ukud al-murakkabah) di perbankan dan LKS.
5. Aplikasi enam design akad-akad kartu kredit (bithoqoh al-‘iktiman)

6. Inovasi untuk funding products for islamic banking.

7. Penerapan wakalah bil ujrah pada : L/C, anjak piutang, reksa dana, general insurance, deposito.

Hari ke-II :

1.       Foreign exchange secara syariah (design akad Islamic swap, hedging syariah, qobath hukmi dan qobath hissy.

2.       Design akad pembiayaan multi jasa dan ketentuan syariahnya dan Pembiayaan Rekening Koran

3.       Fitur dan design kontrak pada financing products in Islamic banking on the world.

4.       Perspektif ushul fiqh dan maqoshid syariah tentang profit distribution : revenue sharing, gross profit, dan profit and loss sharing (PLS).

5.       Jaminan dan Aplikasi rahn ‘iqor (rosmi),  rahn hiyazi, rahn musta’ar pada collateral / jaminan serta  rahn tasjily pada pegadaian.

6.       Issue-issue penting lainnya : REPO syariah (repurchase agreement) dan aktiva produktif, pembiayaan rekening koran syariah, restrukturisasi (pembiayaan bermasalah), rescheduling, reconditioning, SBI Syariah, design kontrak sukuk SBSN dan corporate.

7.       Aplikasi qardh pada pembiayaan take over, pegadaian, kartu kredit, Islamic swap, L/C import, minus underwriting pada asuransi, dll.

Waktu dan Tempat  pelaksanaan :  

1.Angkatan IV (Kelas Advance) di Jakarta

Tanggal            :  12 s/d 13  Februari   2010. (Jumat dan Sabtu)
Pukul                 : 09.00 – 17.00 Wib setiap hari.

Tempat              : iB SiAga Training Room
                            Kantor Pusat Masyararakat Ekonomi Syariah
                            Jl.Setia Budi Tengah No 29. Kuningan Jakarta

2. Angkatan V (Kelas Intermediate) di Jakarta

Tanggal            :  16 s/d 17  Februari   2010. (Selasa dan Rabu)
Pukul                 : 09.00 – 17.00 Wib setiap hari.

Tempat              : iB SiAga Training Room
                            Kantor Pusat Masyararakat Ekonomi Syariah
                            Jl.Setia Budi Tengah No 29. Kuningan Jakarta

3.Angkatan  VI  (Kelas Advance) di Yogyakarta

Tanggal            :  20  s/d 21   Februari   2010. ( Sabtu dan Minggu)
Pukul                 : 09.00 – 17.00 Wib setiap hari.

Tempat              : Gedung Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

4.Angkatan VII  (Kelas Advance) di Jakarta.

Tanggal            :  26 s/d 27  Februari   2010. (Jumat dan Sabtu)
Pukul                 : 09.00 – 17.00 Wib setiap hari.

Tempat              : iB SiAga Training Room
                            Kantor Pusat Masyararakat Ekonomi Syariah
                            Jl.Setia Budi Tengah No 29. Jakarta.

 

SYARAT PESERTA UNTUK ADVANCE :

1.    Sudah memahami konsep dasar perbankan syariah, dasar Islamic Finance dan produk-produknya.

2.    Sudah memahami fiqh muamalah klasik  dan perbandingan mazhabnya.

3.    Diutamakan sudah memahami ushul fiqh atau pernah mengikuti kuliah ushul fiqh.

Fasilitas:

Modul Training, ,  Makan Siang. Snack & Coffe Break, HotSpot, Ruang Klas ber-AC, CD Materi, dan Sertifikat dari MES,IAEI,Trainer dari DSN untuk kegiatan di Jakarta)

Biaya :
Pendaftaran perorangan           : Rp. 1.250.000 (Untuk Jakarta)

Group Min.3 Orang                 : Rp. 1.000.000/peserta

Catatan :  Mulai  Angkatan VIII biaya perorang Rp 1.500.000,- perorang.

# Penutupan Pendaftaran: 3 Hari sebelum hari H  (Jika tempat masih tersedia)

CP dan Tempat Pendaftaran:

Joko Wahyuhono (Kantor MES Pusat)

Hp. 021-9185 9977 / 085716962518

Email: iqtishodconsulting@gmail.com, dimasjoko@gmail.com

Profil Trainer

Agustianto adalah Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Trainer pada International Islamic Banker Management Trainee Program for Certified Islamic Banking Produtcs dan berpengalaman bertahun-tahun sebagai Advisor Bank Muamalat Indonesia. Sebagai seorang akademisi, beliau adalah dosen pascasarjana bidang fiqh muamalah ekonomi keuangan kontemporer, hukum perbankan Syariah, dan ushul fiqh ekonomi keuangan di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain : dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI Universitas Indonesia (UI), dosen Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, dosen Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Universitas Paramadina, dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Az-Zahra, Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam STAIN, Dia juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Prof. Dr HAMKA. Dalam organisasi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) beliau dipercaya sebagai Ketua Departemen MES bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Wilayah. Selain itu beliau cukup banyak membimbing thesis mahasiswa pascasarjana terkait perbankan dan keuangan Islam serta aplikasi kontrak-kontrak syariah di perbankan dan keuangan syariah.

Sebagai tokoh yang ahli di bidang perbankan dan keuangan syariah, beliau juga diamanahkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, seperti PT. Modal Ventura Syariah, DPS di Asuransi Syariah Jasa Raharja Putra, dan DPS pada Waqf Fund Manajemen. Beliau juga adalah instruktur (narasumber) pada Forum Doktor Ekonomi Islam for Comtemporary Fiqh Muamalah Studies, juga nara sumber utama pada Forum Ulama Timur Tengah untuk Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer.

Selain aktif sebagai pembicara pada berbagai forum seminar dan workshop baik nasional maupun internasional, beliau juga adalah penulis produktif tentang ekonomi Islam di berbagai media massa nasional cetak dan elektronik serta menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Sharing, majalah ekonomi syariah paling terkemuka di Indonesia. Dia tidak saja menguasai ilmu ushul fiqh ekonomi keuangan dan konsep fiqh muaalah kontemporer tetapi juga memahami praktek operasionalnya di perbankan. Keahliannya tentang teknis operasional tersebut dikarenakan beliau telah berpengalaman menguji (debrief) lebih dari 1000an karyawan dan officer bank syariah di seluruh Indonesia tentang tingkat pemahaman mereka mengenai perbankan syariah dan aplikasi akad-akad muamalah di dalamnya. Pendidikannya S1 dan S2 Bidang Syariah dan S3 di Program Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

Iqtishad Consulting hadir dengan menyelenggarakan Training and Workshop Fiqh Muamalah Kontemporer for Islamic Banking and Finance. Kegiatan ini didukung oleh DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dan Islamic Banking (iB).

Iqtishod Consulting telah berhasil melaksanakan Training Angkatan pertama yang diikuti sebanyak 20 Peserta dari beberapa Lembaga antara lain: Notaris / PPAT, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Pegadaian Syariah, Departemen Keuangan, BRI Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, PSTTI Universitas Indonesia, Universitas Az-Zahra, PT.Sarana Multi Griya.

Bagi anda dosen, mahasiswa pascasarjana, praktisi perbankan dan lembaga keuangan Syariah, hakim agama, notaris, pengacara yang ingin memahami produk, kontrak dan fitur-fitur terbaru lembaga perbankan dan Lembaga keuangan syariah, harus mengikuti training ini. Training ini akan memberikan pemahaman kepada anda dalam melakukan inovasi produk perbankan dan keuangan syariah, aplikasi dan tinjauan hukum syariah dan perspektif yang komprehensif

TUJUAN:

1.     Untuk melahirkan dosen fiqh muamalah yang memahami aplikasi design akad
kontemporer di perbankan dan lembaga keuangan syariah Kontemporer di perbankan dan lembaga keuangan  syariah.

2.     Melahirkan DPS dan calon DPS yang berkualitas dan berkompeten.

3.     Melahirkan konsultan bisnis syariah yang menguasai issue-issue fiqh muamalah dan finance kontemporer.

4.     Mencetak dosen ekonomi Islam (mikro, makro) yang memahami fiqh muamalah dan ushul fiqh.

5.     Melahirkan direksi & kepala divisi bank dan lembaga keuangan syariah yang memahami kontrak- Kontrak syariah, filosofi dan inovasi produk secara syariah.

SASARAN PESERTA :

Officer Bank Syariah dan LKS, Mahasiswa S2 dan S3 Syari’ah dan Ekonomi Islam, notaris, pengacara, hakim, staf legal corporate, Calon Dewan Pengawas Syariah, dll.

SYARAT PESERTA :

1. Sudah memahami konsep dasar perbankan syariah, dasar Islamic Finance dan produk-produknya.
2. Sudah memahami fiqh muamalah klasik  dan perbandingan mazhabnya.
3. Diutamakan sudah memahami ushul fiqh atau pernah mengikuti kuliah ushul fiqh.

Materi Training dan workshop :
Hari ke-I :

1. Aplikasi enam design multi akad (hybrid contract), pembiayaan take over.
2. Aplikasi enam design akad-akad kartu kredit (bithoqoh al-‘iktiman).
3. Enam model pembiayaan syirkah mutanaqishah untuk property dan konsumsi.
4. Lima macam bentuk mudharabah dan aplikasinya di perbankan syariah.
5. Penerapan multi akad (al-‘ukud al-murakkabah) di perbankan dan LKS.
6. Enam model funding products for islamic banking.
7. Penerapan wakalah bil ujrah pada : L/C, anjak piutang, reksa dana, general insurance, deposito.

Hari ke-II :

1.       Foreign exchange secara syariah (design akad Islamic swap, hedging syariah, qobath hukmi dan qobath hissy.

2.       Design akad pembiayaan multi jasa dan ketentuan syariahnya.

3.       Fitur dan design kontrak pada financing products in Islamic banking on the world.

4.       Perspektif ushul fiqh dan maqoshid syariah tentang profit distribution : revenue sharing, gross profit, dan profit and loss sharing (PLS).

5.       Aplikasi rahn ‘iqor (rosmi) dan rahn hiyazi, pada collateral / jaminan dan rahn tasjily pada pegadaian.

6.       Issue-issue penting lainnya : REPO syariah (repurchase agreement) dan aktiva produktif, pembiayaan rekening koran syariah, restrukturisasi (pembiayaan bermasalah), rescheduling, reconditioning, SBI Syariah, design kontrak sukuk SBSN dan corporate.

7.       Aplikasi qardh pada pembiayaan take over, pegadaian, kartu kredit, Islamic swap, L/C import, minus underwriting pada asuransi, dll.

Waktu pelaksanaan :
Tanggal            :  15 s/d 16  Januari  2010. (Jumat dan Sabtu)
Pukul                 : 09.00 – 17.00 Wib setiap hari.

Tempat              : iB SiAga Training Room
Kantor Pusat Masyararakat Ekonomi Syariah
Jl.Setia Budi Tengah No 29. Jakarta.

Profil Trainer

Agustianto adalah Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Trainer pada International Islamic Banker Management Trainee Program for Certified Islamic Banking Produtcs dan berpengalaman bertahun-tahun sebagai Advisor Bank Muamalat Indonesia. Sebagai seorang akademisi, beliau adalah dosen pascasarjana bidang fiqh muamalah ekonomi keuangan kontemporer, hukum perbankan Syariah, dan ushul fiqh ekonomi keuangan di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain : dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI Universitas Indonesia (UI), dosen Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, dosen Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Universitas Paramadina, dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Az-Zahra, Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam STAIN, Dia juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Prof. Dr HAMKA. Dalam organisasi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) beliau dipercaya sebagai Ketua Departemen MES bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Wilayah. Selain itu beliau cukup banyak membimbing thesis mahasiswa pascasarjana terkait perbankan dan keuangan Islam serta aplikasi kontrak-kontrak syariah di perbankan dan keuangan syariah.

Sebagai tokoh yang ahli di bidang perbankan dan keuangan syariah, beliau juga diamanahkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, seperti PT. Modal Ventura Syariah, DPS di Asuransi Syariah Jasa Raharja Putra, dan DPS pada Waqf Fund Manajemen. Beliau juga adalah instruktur (narasumber) pada Forum Doktor Ekonomi Islam for Comtemporary Fiqh Muamalah Studies, juga nara sumber utama pada Forum Ulama Timur Tengah untuk Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer.

Selain aktif sebagai pembicara pada berbagai forum seminar dan workshop baik nasional maupun internasional, beliau juga adalah penulis produktif tentang ekonomi Islam di berbagai media massa nasional cetak dan elektronik serta menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Sharing, majalah ekonomi syariah paling terkemuka di Indonesia. Dia tidak saja menguasai ilmu ushul fiqh ekonomi keuangan dan konsep fiqh muaalah kontemporer tetapi juga memahami praktek operasionalnya di perbankan. Keahliannya tentang teknis operasional tersebut dikarenakan beliau telah berpengalaman menguji (debrief) lebih dari 1000an karyawan dan officer bank syariah di seluruh Indonesia tentang tingkat pemahaman mereka mengenai perbankan syariah dan aplikasi akad-akad muamalah di dalamnya. Pendidikannya S1 dan S2 Bidang Syariah dan S3 di Program Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fasilitas: :

Modul Training

Sertifikat

Makan Siang

Snack & Coffe Break

HotSpot

Ruang Klas ber-AC

CD Materi

Biaya :
Pendaftaran perorangan           : Rp. 1.250.000

Pendaftaran S/D 31 Desember 2009: Rp. 1.000.000

Group Min.3 Orang                 : Rp. 1.000.000/peserta

# Penutupan Pendaftaran: 12 Januari 2010 (Jika tempat masih tersedia)

Pendaftaran:

Joko Wahyuhono

Hp. 021-9185 9977 / 085716962518

Email: iqtishodconsulting@gmail.com, dimasjoko@gmail.com

==============================
============================== ==========

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
TRAINING DAN WORKSHOP
FIQH MUAMALAH ADVANCE
Tanggal 15 – 16 Januari 2010,
Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah
Jl. Setiabudi Tengah No.29 Setiabudi Jakarta 12910
Didukung DPP IAEI, MES, ASBISINDO dan PKES

DATA PRIBADI

Nama Lengkap                 : ………………………………………………………………….

Tempat & Tanggal Lahir : ………………………… ……………………………………….
Alamat                             : ………………………… ……………………………………….
………………………… ……………………………………….
No. HP                             : ………………………… ………………………… …………….
No. Telepon                     : ………………………… ………………………… …………….
No. Faks                           : …………………………………………………..
E-mail                              : ……………………………………………………

PEKERJAAN

Pekerjaan                           : …………………………………………………………
Nama Lembaga/Instansi    : …………………………………………………………
Alamat Lembaga/Instansi  : …………………………………………………………
………………………………………………………….
No. Telepon                       : …………………………………………………………
No. Faks                            : …………………………………………………………

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi peserta dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan panitia.

Jakarta, ……………………..2010

Tanda Tangan Peserta

(……………………………….)

Note:

• Biaya Pelatihan ditransfer ke:
no. rekening: 2467009362
an. Joko Wahyuhono
Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta Cakung

No.Rekening: 7020007098
An. Joko Wahyuhono
Bank DKI Syariah KCP Pondok Indah

• Bukti transfer dan formulir pendaftaran harap di-fax ke No. 021 - 52901083

 

 

Training Eksekutif dan Workshop

Fiqh Muamalah Kontemporer (Advance)

Untuk Pengembangan Produk Bank Syariah

dan Lembaga Keuangan Islam

Di Enam  kota Besar Indonesia

 

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah bergerak dengan cepat baik di panggung internasional maupun nasional. Produk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Design-design kontrak multi-akad (hybrid)  menjadi tak terhindarkan, yang terkadang membuat produk, fatwa syariah dan materi kompilasi hukum Islam di Indonesia menjadi ketinggalan.  Para praktisi perbankan dan keuangan syariah serta pakar ekonomi Islam harus memahami  dengan baik perkembangan mutakhir tentang inovasi produk perbankan dan keuangan syariah tersebut.

Bagi anda (dosen ekonomi Islam, praktisi perbankan dan keuangan Syariah, mahasiswa pascasarjana S2 dan S3, DPS, hakim agama, notaris, pengacara) yang ingin memahami produk dan fitur-fitur terbaru lembaga perbankan dan keuangan syariah, harus mengikuti training ini. Training ini akan memberikan pemahaman kepada anda dalam melakukan inovasi produk perbankan dan keuangan syariah, aplikasi dan tinjauan hukum syariah dan perspektif akademisnya.

 

Event Training Eksekutif  ini dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia.

 

1.     Tanggal    1 – 2   Desember  2009 di Medan

2.     Tanggal    9 – 10 Desember  2009 di Jakarta 

3.     Tanggal  11 - 12  Desember  2009 di Semarang

4.     Tanggal  14 - 15  Desember  2009 di Yogyakarta

5.     Tanggal  18 - 19  Desember  2009 di Jakarta 

6.     Tanggal  15 - 16  Januari       2010 di  Cirebon

7.     Tanggal  28 – 29 Januari       2010 di Palembang

      

Khusus untuk praktisi bank syariah di Jakarta akan digelar di Hotel IBIS, Slipi.

Kontak : Sharia Partner Consulting, Mallshop Plus MPI 444

                Jl.Pondok Indah Plaza I Blok UA 58 Telp 021 92848726

                Dan 021 91605668 Fax : 021 7417226

                Email sharia.patrner@gmail.com

 

Untuk Selain praktisi

               Hubungi  Joko Wahyuhono 021 91859977 (Jakarta)

                Khalil Gubran 081396519767 (Jakarta)

     

Kordinator Daerah  Hubingi :

1, Medan Bapak Zuhrinal 08126406624 dan  M.Yafiz   (081376126166)

2. Semarang Sdr Harry Aslam  085290500051

3. Yogyakarta Bapak Heri Sudarsono 087839227599/Novi 081392370778

4. Palembang Bapak Suyitno 08158749623

5. Cirebon Bapak Ali Wahyono 085224785633

 

 Materi Training : Hari ke-I : 1.       Aplikasi  enam design multi akad (hybrid contract), pembiayaan take over 2.       Aplikasi  enam design akad-akad kartu kredit (bithoqoh al-‘iktiman) 3.       Profit distribution : revenue sharing, gross profit, dan profit and loss sharing          (PLS) 4.       Enam model pembiayaan syirkah mutanaqishah untuk property dan           konsumsi 5.       Lima macam bentuk mudharabah dan aplikasinya di perbankan syariah 6.       Penerapan multi akad (al-‘ukud al-murakkabah) di perbankan dan LKS 7.       Enam model funding products for islamic banking 8.       Penerapan wakalah bil ujrah pada : L/C, anjak piutang, reksa dana, general          insurance, deposito 9.       Aplikasi qardh pada pembiayaan take over, pegadaian, kartu kredit, Islamic        swap,  L/C import, minus underwriting pada asuransi, dll. Hari ke-II : 1.       Foreigt exchange secara syariah (design akad Islamic swap, hedging syariah, qobath hukmi,qobath hissy. 2.       Design akad pembiayaan multi jasa dan ketentuan syariahnya. 3.       Fitur dan design kontrak pada financing products in Islamic banking on the world 4.       Analisis dan Studi Kritis terhadap kontekstualisasi dan aktualisasi fatwa DSN  5.       Inovasi qawa’id fiqh macro economics (moneter, fiskal, public finance )dan micro economic dan finance 6.       Aplikasi rahn ‘iqor (rosmi) dan rahn hiyazi, pada collateral /  jaminan serta Rahn musta’ar. 7.       Issue-issue penting lainnya : REPO syariah (repurchase agreement) dan aktiva produktif, pembiayaan rekening koran syariah, restrukturisasi  (pembiayaan bermasalah), rescheduling, reconditioning,  SBI Syariah, design kontrak sukuk SBSN dan corporate.   Tujuan : 1.       Untuk melahirkan ilmuwan dan dosen ekonomi syariah dan fiqh muamalah yang memahami aplikasi design akad kontemporer di           perbankan dan lembaga keuangan syariah 2.       Melahirkan DPS dan calon DPS yang berkualitas dan berkompeten 3.       Melahirkan konsultan bisnis syariah yang menguasai issue-issue fiqh muamalah dan finance kontemporer 4.       Mencetak dosen ekonomi Islam (mikro, makro, akuntansi, keuangan) yang memahami fiqh muamalah dan ushul fiqh. 5.       Melahirkan direksi & kepala divisi bank dan lembaga keuangan syariah yang memahami kontrak-kontrak syariah, filosofi dan         inovasi produk secara syariah 6.       Melahirkan hakim Pengadilan Agama yang memahami teknik operasional dan aspek hukum perbankandan keuangan syariah 7.       Melahirkan notaris dan pengacara yang memahami kontark-kontak syariah termodern (terbaru)     Sasaran : 1.       Praktisi Perbankan dan Keuangan Syariah (utamanya para pimpinan dan  officer) 2.        Mahasiwa/alumni  S2 dan S3 Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Islam dan Ilmu terkait lainnya. 3.       Konsultan Bisnis Syariah 4.       Guru besar Ilmu syariah di UIN, IAIN, dan STAIN/STAIS 5.       Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan calon DPS 6.       Para Direksi  Bank-bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 7.       Dosen Fiqh Muamalah  di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia 8.       Dosen Ekonomi Islam  di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia 9.       Hakim Tinggi  PTA dan Hakim Pengadilan  Agama, Pengacara dan Notaris   Profil Trainer Agustianto Agustianto  adalah Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan  Trainer pada International Islamic Banker Management Trainee Program for Certified Islamic Banking Produtcs  serta berpengalaman bertahun-tahun   sebagai Advisor Bank Muamalat Indonesia. Sebagai seorang akademisi, beliau adalah   dosen pascasarjana bidang fiqh muamalah ekonomi keuangan kontemporer, hukum perbankan Syariah,  dan ushul fiqh ekonomi keuangan di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain : dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI Universitas Indonesia (UI), dosen Pascasarjana Islamic Economics and  Finance Universitas Trisakti, dosen Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Universitas Paramadina, dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam  Universitas Az-Zahra, Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam STAIN, Dia juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Prof. Dr HAMKA. Selain itu beliau cukup banyak membimbing thesis mahasiswa pascasarjana di berbagai universitas  terkait perbankan dan keuangan Islam serta aplikasi kontrak-kontrak syariah di perbankan dan keuangan syariah. Beliau juga sangat aktif sebagai pembicara pada berbagai forum seminar dan workshop baik nasional maupun international.(lihat CV beliau di blog agustianto.com) Sebagai pakar yang ahli di bidang perbankan dan keuangan syariah, beliau juga diamanahkan  sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, seperti DPS di Asuransi Syariah Jasa Raharja Putra, DPS Leasing Syariah PT Patra Multifinance,  DPS PT  Ahadnet International,  DPS PT Persada Ventura Syariah, dan DPS pada Waqf Fund Management.  Beliau juga adalah instruktur (narasumber) pada Forum Doktor Ekonomi Islam for Comtemporary Fiqh Muamalah Studies, juga nara sumber utama pada Forum Ulama Timur Tengah untuk Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer. Selain  aktif sebagai pembicara pada berbagai forum seminar dan workshop baik  nasional maupun internasional, beliau juga  adalah penulis produktif tentang ekonomi Islam di berbagai media massa nasional cetak dan elektronik serta menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Sharing, majalah ekonomi syariah paling terkemuka di Indonesia. Dia tidak saja menguasai ilmu ushul fiqh ekonomi keuangan dan konsep fiqh muaalah kontemporer tetapi  juga memahami praktek operasionalnya di perbankan. Keahliannya tentang teknis operasional tersebut dikarenakan beliau telah berpengalaman menguji (debrief) lebih dari 1000an karyawan dan officer  bank syariah di seluruh Indonesia tentang tingkat pemahaman mereka mengenai perbankan syariah dan aplikasi akad-akad muamalah di dalamnya. Pendidikannya S1 dan S2 Bidang Syariah dan S3 di Program Doktor Ekonomi islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam organisasi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) beliau dipercaya sebagai Ketua Departemen MES bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Wilayah.   Acara ini didukung oleh DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI),  Masyarakat Ekonomi Syari’ah, ASBISINDO dan PKES.

 

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah syariah compliance. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Praktek operasional perbankan dan lembaga keuangan  syari’ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah. Penerapan syariah compliance itu merupakan suatu keniscayaan. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung Dewan Syari’ah tidak menjamin praktek operasinya benar-benar syari’ah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syari’ah, maka Dewan Pengawas Syari’ah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari’ah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syari’ahnya.

Hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan Ernst dan Young (2008) menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya syariah compliance akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap risk manajemen. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya.

Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pegawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran  syariah complience, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Hal inilah yang dikatakan oleh Shanin A.Shayan  CEO and Board Member of Barakat Foundation

“The biggest risk facing the global Financial System is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it work”s

Jadi menurutnya resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibiliatas tentang bagaimana operasional kerjanya

Di sinilah, peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasinal bank syariah benar-benar sesuai syariah. The role of syarih Board : to ensure that every transaction complies with Islamic Law, Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS mestilah memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan komentar pada semua kontrak dan transaksi (The Sharia Supervisory Board works independently and is free to review and comment on all contracts and transactions)

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Setidaknya ada delapan tugas Dewan Pengawas Syariah
1. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa.
2. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melangar syariah
3. DPS menganalisa segala situasi yang  belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di   transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
4. DPS  menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah  untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
5. DPS  memastikan  koreksi  pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengkoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah
6. DPS  memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam
7. DPS  menyusun sebuah laporan tahunan tentang  neraca bank syariah  tentang kepatuhannya kepada syariah.. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
8. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan  investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini. Pengangkatan anggota DPS seperti itu, dapat dimaklumi, mengingat pakar ekonomi syariah masih sangat terbatas. Bahkan penangkatan anggota DSN pun di masa lalu menurut K.H.Ma’ruf Amin (Ketua DSN), persis seperti pengangkatan TNI 1945.Seleksi belum ketat dan belum berdasarkan kualifikasi keilmuan yang standar.
Perbaikan di Masa Depan

Karena itu, di masa depan DSN perlu melibatkan para pakar syariah yang berkompeten di bidangnya.  Selama ini anggota DPS masih dominan berasal dari anggota Dewan Syariah Nasional seperti itu. Padahal masih banyak pakar syariah di luar DSN  yang memiliki kompetensi keilmuan secara komprehensif, baik ilmu ekonomi keuangan maupun syariah. Harus dicatat, kondisi pakar yang berkompeten pada 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang.Akselerasi pendidikan ekonomi syariah untuk melahirkan ilmuwan demikian cepat.Maka fiqur-figur ilmuwan ekonomi syariah yang kompeten perlu diapresiasi untuk mengawal dan menjamin terlaksananya kepatuhan kepada syariah.
Selain itu perlu dicermati bahwa, untuk lebih terjaminnya syariah compliance di masa depan, Dewan Pengawas Syariah DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendikiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan.

Dengan demikian, seorang DPS haruslah scholars of high repute with extensive experience in law, economics and banking systems and specialising in law and finance as prescribed by Islamic Sharia make up the DIB’s Fatwa & Sharia Supervision Board. (Dubai Islamic Banking,2008)

Seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi  tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Mereka yang banyak mengambangkan kajian dan penelitian ilmiah di bidang syariah. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia

Kekeliruan
Kesalahan bank-bank syariah di Indonesia mengangkat DPS, yakni mengangkat orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sebagian DPS  tidak mengerti operasional perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi banknya. Realita ini menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar.Tetapi dalam jangka panjang hal ini justru merugikan gerakan ekonomi syariah, tidak saja bagi bank syariah bersangkutan tetapi juga bagi gerakan ekonomi dan bank syariah secara keseluruhan dan kemajuan bank syariah di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika banyak masyarakat yang memandang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Penutup
            Implementasi syariah compliance di perbankan dan keuangan menjadi keniscayaan yang tak terbantahkan. Pelanggaran  syariah compliance yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan LKS bersangkutan.Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi  DPS harus diperketat,   dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut. Pemberian sertifikasi DPS tidak boleh asal-asalan. Kualifikasinya harus diperketat dan benar-benar memenuhi standar yang telah dirumuskan.
Namun harus diakui, bahwa sebagian DPS bank syariah  sudah berperan secara optimal, tetapi masih lebih banyak lagi yang belum optimal. Inilah yang harus ditangani Bank Indonesia, DSN MUI dan bank-bank syariah sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang yang memposisikan DPS yang demikian strategis, harus diimplementasikan dengan tepat dan cepat demi tegaknya syariah compliance di bank-bank dan lembaga keuangan syariah

(Penulis adalah Sekjen DPP IAEI dan Dosen Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan  dan Fiqh Muamalah Perbankan di Pascarjana UI dan Pascasarjana  Univ.Paramadina, Pascasarjana Ekonomi Islam UI Az-Zahra, Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti)
(Artikel ini sudah dimuat di Koran SINDO,)

JAKARTA: Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Agustianto, mengusulkan pembiayaan hutan tanaman rakyat (HTR) yang dikucurkan pemerintah menggunakan pola syariah mudharabah muqayyadah off balance sheet yang menjadikan bank sebagai konsultan atau arranger saja. Dengan pola ini, bagi hasil yang disetorkan kepada BLU (Badan Layanan Umum) Departemen Kehutanan selaku shahibul mal, bisa   lebih murah, yaitu  dengan  fee 2 %.

“Pola mudharabah muqayyadah off balance sheet jauh lebih murah biayanya jika dibandingkan pola on balance sheets atau pola syariah lainnya,” ujar Agustianto dalam seminar dan workshop  bertema Pembiayaan HTR dengan Pola Syariah yang diselenggarakan BLU  Dephut dan Forum Wartawan Kehutanan, kemarin di Hotel Bidakara Jakarta.

Murahnya pembiayaan itu, lanjutnya, disebabkan bank syariah tidak menanggung resiko macet dan tidak berkewajiban melakukan penagihan.. Dana pemerintah tidak masuk dalam pasiva bank syariah. Meskipun demikian, cicilan dapat disetor ke bank syariah yang menjadi mitra BLU Dephut.

Agustianto mengatakan pihak bank hanya bertindak sebagai konsultan yang memperoleh fee jasa sebesar 2%. “Namun tanggung jawab jika terjadi kredit macet dari para petani tetap berada pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) atau BLU Departemen Kehutanan,” katanya.

Menurut dia,  pembiayaan pola mudharabah muqayyadah off balance sheet itu sebenarnya lembaga P3H berhubungan langsung dengan petani, tanpa menggunakan lembaga intermediasi . “Jika P3H menggunakan pihak ketiga secara on balance sheet atau  perbankan konvensional sebagai mediator, maka costnya bagi petani,makin mahal, bias . mencapai 12%, Pahal harga margin dasar hanya 7 %. ” katanya.

Beban pembiayaan sebesar 12% yang diberlakukan bank konvensional tetap berdampak dalam penyaluran dana kepada para petani yang akan mengelola hutan tanaman rakyat tersebut. Hal itu memberatkan bagi petani.

Namun jika P3H tetap menginginkan pertanggungjawaban pihak bank syariah melalui pola mudharabah muqayyadah on balance sheet  yang mana pihak bank tetap bertanggung jawab penuh, apabila terjadi risiko pengembalian dana pinjaman (kredit macet), maka biaya yang dibutuhkan untuk operasionalisasinya bisa lebih besar juga sebagaimana bank konvensional,  yakni mencapai 12%. P3H tentu tidak mau harganya menjadi mahal seperti itu.

Jakarta, Kompas - Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang ingin membangun hutan tanaman rakyat tak perlu khawatir kesulitan modal. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan menyediakan Rp 840 miliar untuk kredit pembangunan hutan tanaman rakyat oleh kelompok tani atau koperasi.

”Ada dua pemegang izin hutan tanaman rakyat (HTR) di Sumatera Utara dan Maluku Utara yang sudah mengajukan pinjaman,” ujar Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) Dephut Deny Kustiawan di Jakarta, Kamis (15/10).

P3H kini mengelola dana reboisasi Rp 1,4 triliun. Sebagian dana reboisasi itu untuk kredit pembangunan HTR, sebagian lainnya, Rp 560 miliar, untuk hutan tanaman industri.

Masyarakat lewat kelompok tani atau koperasi, kata Deny, dapat membangun HTR dengan mengajukan izin ke bupati.

Bupati menerbitkan SK pencadangan kawasan hutan produksi untuk HTR atas nama kelompok tani atau koperasi. Selanjutnya, Menhut menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR.

Menurut Roni Saifullah dari Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dephut, HTR dibangun secara swadaya, kemitraan, atau pola pengembang.

Swadaya artinya petani membangun sendiri. Adapun kemitraan adalah petani boleh menggandeng pihak lain untuk membangun HTR.

Pola pengembang berarti investor membangun HTR lalu menjual ke masyarakat melalui P3H. Masyarakat mengangsur pembayaran lewat P3H.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Ekonomi Islam Agustianto, pinjaman pola syariah, yaitu pemilik modal dan pekerja membagi risiko usaha, cukup adil untuk dijalankan dalam bisnis HTR. ”Lembaga keuangan syariah harus memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan HTR ini,” ujarnya. (ham)

Kamis, 24 September 2009 pukul 01:00:00

Perbankan syariah mengincar Indonesia.

JAKARTA–Revisi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu membuat isu penghapusan pajak ganda di industri perbankan syariah memiliki kekuatan secara legal. Hal ini diatur dalam pengesahan revisi UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM itu jasa keuangan tidak dikenakan PPN.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Agustianto, mengatakan selama ini sebenarnya industri perbankan syariah secara praktiknya tak menerapkan pajak ganda pada transaksi keuangan yang dilakukannya seperti dalam transaksi murabahah, walau belum didukung peraturan seperti UU PPN. ”Selama ini transaksi di perbankan syariah seperti untuk jual beli memang sudah tak kena pajak, tapi dengan adanya revisi UU PPN jadi semakin kuat landasan hukumnya,” kata Agustianto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hal tersebut pun, lanjutnya, dapat mendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Belum adanya kepastian hukum tentang pajak pada transaksi perbankan syariah disebutkan menjadi salah satu poin keengganan para investor untuk masuk ke Indonesia.

Kalangan perbankan juga menyambut gembira kebijakan ini. Direktur Bank Syariah Mandiri, Hanawijaya, mengatakan dengan pengesahan UU PPN maka isu double taxation di perbankan syariah pun akhirnya selesai. ”Kami sangat bersyukur dengan disahkanya peraturan pajak sehingga bank syariah juga tidak merasa takut untuk mengembangkan produk,” kata Hanawijaya.

Dengan adanya revisi peraturan tersebut ia pun menyadari bahwa hal ini akan mendorong investor asing untuk masuk ke industri perbankan syariah Indonesia. Karenanya, tambah dia, industri perbankan syariah lokal harus siap menghadapi era baru perbankan syariah. Pasalnya ke depannya persaingan akan semakin ketat dengan hadirnya para investor asing yang memang ingin membuka bank syariah baru.

”Bankir lokal harus bersiap-siap bersaing dengan bank asing yang mungkin memiliki produk yang lebih  sophisticated (pintar dan berpengalaman), sehingga kita harus bekerja lebih keras dan etos kerja juga harus naik dua kali lipat,” papar Hanawijaya. Pengembangan produk yang inovatif dan layanan yang memuaskan bagi nasabah menjadi hal mutlak yang harus terus menerus dilakukan pelaku perbankan syariah Indonesia.

BSM kini  memiliki produk beragam dengan 65 produk. Diantaranya adala 13 produk pendanaan, 21 produk pembiayaan dan 31 produk jasa. Jaringan dan layanan pun diperluas dengan memiliki total 360 outlet, 33.032 jaringan ATM dan memiliki layanan internet banking dan mobile banking. Sedangkan berdasar data publikasi Bank Indonesia per Juli perbankan syariah memiliki total aset Rp 55,6 triliun, dana pihak ketiga Rp 43 triliun, dan pembiayaan Rp 42,8 triliun.

Dari total pembiayaan yang disalurkan akad  murabahah memiliki porsi terbesar dengan Rp 24,3 triliun, sementara sisanya akad  mudharabah (Rp 9,4 triliun),  musyarakah (Rp 6,1 triliun),  ijarah (Rp 1 triliun),  istishna (Rp 424 miliar), dan  qardh (Rp 1,3 triliun).  gie
(-)

Jumat, 25 September 2009 pukul 01:48:00

JAKARTA — Kurikulum ekonomi syariah kian diminati. Sebanyak lima wilayah di Jawa Barat akan menerapkan kurikulum ekonomi syariah di tingkat SMP dan SMA. Tiga tahun lalu, Tasikmalaya telah memasukkan ekonomi syariah sebagai mata pelajaran muatan lokal di tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto, lima wilayah yang berencana menerapkan kurikulum ekonomi syariah itu adalah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka.

Agustianto mengatakan, dalam menyusun kurikulum, IAEI dan Masyarakat Ekonomi Syariah akan ikut turut membantu. ”Setelah Lebaran, akan ada workshop dengan para praktisi pendidikan di sana, baik kepada sekolah maupun guru ekonomi,” katanya di Jakarta, Kamis (24/9).

Kegiatan tersebut, jelas Agustianto, diikuti oleh dinas pendidikan terkait. Ia menambahkan, para praktisi pendidikan di lima wilayah itu melihat sejumlah bank syariah telah banyak bermunculan dan membuka kantor cabang di daerah tersebut.

Dengan kenyataan ini, tambah Agustianto, mereka menilai bahwa sumber daya insani syariah yang berkualitas juga dibutuhkan di daerah-daerah. ”Salah satu caranya adalah dengan menyediakan kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Jadi, kata Agustianto, pemahaman terhadap ekonomi syariah dapat ditanamkan sejak dini. Ia mengakui, selama ini penyiapan sumber daya manusia syariah lebih banyak difokuskan di tingkat perguruan tinggi. Padahal, permintaan yang sama di SMP dan SMA juga banyak.

Agustianto menyatakan, IAEI akan mendekati Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) agar ekonomi syariah nantinya dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan seluruh SMP dan SMU. Dengan demikian, diharapkan kurikulum itu dilaksanakan secara menyeluruh.

Dalam kurikulum pendidikan ekonomi syariah tingkat SMP dan SMU, ada sejumlah hal yang dibahas, yaitu keuangan makro dan mikro, konsumsi, akad, fatwa, dan sejarah seputar ekonomi syariah. Selain kurikulum, kata Agustianto, Cirebon tertarik mengembangkannya di SMK.

Terutama, jelas Agustianto, mengenai perbankan syariah. Ia menambahkan, setidaknya ada tujuh bank syariah yang mempunyai kantor cabang di Cirebon sehingga fokus akan ditujukan pada perbankan syariah.

Sebelumnya, Depdiknas menyetujui Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) membuka program studi ekonomi Islam. Depdiknas memberi kepercayaan kepada IAEI untuk membuat rekomendasi bagi perguruan tinggi yang ingin membuka program studi ekonomi Islam. gie

(-)
Index Koran